Jakarta, Media Budaya Indonesia. Com -  Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi daerah jelang Hari Raya. Rapat berlangsung di Rupatama Lt. 2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Kamis (26/2/2026).

Rakor dipimpin Kasubdit I Indag Ditreskrimsus PMJ AKBP Dr. Muh. Ardila Amry dan dihadiri perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Perumda Pasar Jaya, serta sejumlah dinas terkait dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Dalam rapat tersebut, terungkap Satgas telah melakukan pengecekan di 46 titik. Namun, masih ditemukan pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Masih ada pedagang yang belum memiliki NIB. Kami minta agar dilakukan pendataan dan penertiban. Jika tidak dipenuhi, bisa direkomendasikan untuk ditindak sesuai aturan," kata Ardila.

Ia menekankan pentingnya ketelitian anggota saat mengecek komoditas di lapangan. Untuk jagung, petugas diminta memastikan yang diperiksa adalah jagung pipilan kering untuk pakan ternak, bukan jagung konsumsi. Begitu pula kedelai, pengecekan diarahkan ke pengrajin tahu dan tempe.

Soal daging kerbau, Ardila mengingatkan harga yang diatur pemerintah merupakan daging beku impor. Sementara di lapangan kerap ditemukan daging segar. Petugas diminta menanyakan harga lebih dari satu kali guna memastikan harga riil.

Sementara itu, Bapanas mengungkap harga cabai rawit merah mengalami kenaikan hingga 45,45 persen. Dua minggu menjelang Lebaran disebut menjadi periode krusial lonjakan harga.

Bapanas juga menyoroti temuan Minyakita yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak tersebut disebut berasal dari pembelian pribadi pedagang, bukan distribusi resmi Bulog.

Dari sisi stok, Bulog memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng masih mencukupi untuk intervensi pasar di wilayah DKI Jakarta. Bulog juga membuka peluang bagi pedagang menjadi penyalur resmi Minyakita dengan syarat memiliki NIB dan akun Simira.

Perumda Pasar Jaya menyatakan siap menyiapkan gerai-gerai bapokting untuk menghadapi lonjakan permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Satgas menegaskan pengawasan dan penindakan akan diperketat dalam sisa waktu kurang dari satu bulan menjelang Hari Raya.