Jakarta,  Media Budaya Indonesia.Com - Perhelatan Musyawarah Daerah ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta akan digelar pada hari Selasa-Rabu, 4-5 Desember 2023 di Hotel Grand Cempaka Cipayung Bogor Jawa Barat, Sabtu (02/12/2023).

Menanggapi hal tersebut, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), yang dihubungi lewat telepon, mengatakan bahwa Ketua MUI Propinsi Jakarta wajib dipegang oleh ulama Betawi.

Kyai Lutfi, yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta beralasan bahwa sejak awal berdirinya pada tahun 1975, Ketua MUI Propinsi DKI Jakarta selalu dipimpin oleh ulama Betawi. Sekalipun beberapa kali pernah dipimpin oleh bukan ulama Betawi, namun tidak melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) dan hanya melanjutkan periode pemimpin sebelumnya, yaitu Pergantian Antar Waktu.

Kepemimpinan MUI DKI Jakarta pertama (1975-1980) adalah KH. Abdullah Syafe’i, pendiri perguruan Islam Assyafi’iyyah  Jakarta selama dua periode. Dilanjutkan oleh KH. Achmad Mursyidi (1985-1990), pendiri Perguruan Islam Al-Falah Klender Jakarta Timur.

Dipertengahan jalan, KH. Achmad Mursyidi mengundurkan diri dengan alasan kesibukan diri dan tongkat estafet antar waktu diserahkan kepada KH. Syafi’i Hadzami (1987-1990), pendiri Perguruan Islam Al-Asyirotussyafi’iyyah Jakarta Selatan.

KH. Syafi’i Hadzami dipercaya kembali untuk memimpin dua periode selanjutnya, yaitu periode keempat (1990-1995) dan periode kelima (1995-2000). 

Pada periode keenam (2000-2005), KH. Achmad Mursyidi kembali memimpin setelah terpilih di Musda. Pada tanggal 9 April 2003, KH. Achmad Mursyidi Mangkat, digantikan oleh KH. Achmad Syatibi (2003). 

Belum setahun menjabat, KH. Achmad Syatibi pun mangkat, digantikan oleh KH. Mansyuri Syahid sampai diselenggarakan Musda selanjutnya.

Dalam Musda tahun 2005, KH. Munzir Tamam, adik KH. Achmad Mursyidi ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta periode 2005-2010.

Namun KH. Munzir Tamam tidak bisa menyelesaikan periode selanjutnya (2010-2015), karena terjadi konflik internal di tubuh MUI Jakarta, yang pada akhirnya menyebabkan MUI Pusat turun tangan untuk mengadakan Musda yang dipercepat.

Ulama kharismatik Betawi lainnya kembali dipercaya memimpin MUI Jakarta (2013-2018), yaitu KHA. Syarifudin Abdul Ghani. Kemudian periode 2018-2023, KH. Munahar Mukhtar ditetapkan sebagai pimpinan selanjutnya.

Dengan demikian, menurut Kyai Lutfi tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa sudah seharusnya ulama Betawi dipercaya kembali memimpin MUI Jakarta. Mengingat sejarah panjang perjalanannya yang tidak bisa dilepaskan dari ulama-ulama Betawi.

“Apalagi sekarang ini, di mana Jakarta telah ditetapkan sebagai bukan lagi Ibukota Negara, maka tidak elok jika ulama yang bukan asli Betawi dipaksakan menjadi Ketua Umum MUI Jakarta,” pungkasnya. (Ferri Sang)