Solar Subsidi Banyak di Rampok Pelaku Bisnis Ilegal, Negara Kecolongan
- Redaksi
- Jumat, 11 Maret 2022 11:02
- 92 Lihat
- Berita Umum
JAKARTA | Budaya Indonesia - Sudah bukan rahasia umum lagi jika Negara Republik Indonesia mengalami kerugian besar dalam mengatur subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal ini Solar Subsidi. Hal itu dikatakan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan paska rapat koordinasi tim 9 investigasi di Jakarta, Jum'at (11/3/2022) pagi tadi.
Opan menilai lonjakan industri makro serta kebutuhan infrastruktur jalan kerap menggunakan solar bersubsidi. Disinilah tercium para pebisnis memainkan deal-dealan dengan para pelaku usaha ilegal solar bersubsidi.
Motif perampokan terselubung yang sering ditemui dilapangan, para mafia solar menyedot Solar bersubsidi dari SPBU atau POM bensin, mereka merakit kendaraan roda 4, bahkan roda 6 dan roda 8 nya dengan tabung besar yang memuat lebih dari 600 liter, bahkan sampai 8 ton.
"Investigasi tim 9 kami melaporkan kendaraan para pelaku perampok solar bersubsidi di modifikasi menggunakan tabung besar di dalam kendaraannya, mereka merakitnya, sehingga kalau dilihat kasat mata tak mencurigakan, akan tetapi dalam pengisian di POM Bensin jika kita amati normalnya kendaraan roda 4 mengisi lebih dari 5 menit. Begitu juga kendaraan yang roda 6 dan roda 8. "Jelas Opan.
Dia juga merinci, temuan para perampok solar subsidi atas laporan tim 9 investigasinya ramai di wilayah Jakarta Utara, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Karawang, Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Bogor, Tangerang, Bandung, Cirebon, Subang, dan Banten.
"Jika hal itu dibiarkan terus menerus, maka Negara akan mengalami kerugian besar. "Ulasnya.
Opan juga menyebut perampokan berjama'ah yang dilakukan para mafia solar tidak terlepas dari kurangnya pengawasan Kementerian BUMN, Pertamina dan aparat kepolisian. "Pengawasannya kurang, atau memang ada oknum-oknum dari instansi, BUMN, pemilik SPBU, dan aparat yang bermain. Kalau memang itu terjadi, ini gelombang panas dan harus ditindak tegas guna menyelamatkan aset Negara. "Pungkasnya. (FWJI/Red)