JAKARTA I Media Budaya Indonesia.Com - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung agar TNI terus menjaga komitmennya sebagai pihak yang sangat netral dalam urusan politik praktis. 

"Secara undang-undang, memang tidak boleh ada prajurit TNI yang ikut berpolitik praktis, itu dosa besar," kata Habib Syakur kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7).

Apalagi di dalam Pasal 39 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah jelas menyebutkan bahwa TNI tidak boleh mendukung atau terlibat dalam dukung mendukung capres atau kepentingan politik praktis lainnya.

"Patuh saja, undang-undangnya sudah jelas. Termasuk keluarga TNI dalam hal ini anak istri juga kan harus netral," ujarnya.

Oleh sebab itu, Habib Syakur mendesak agar Panglima TNI dan Kepala Staf di tiga matra harus tegas dan berintegritas soal menertibkan pasukan untuk tidak ikut cawe-cawe dalam urusan politik praktis.

"Saya harap Pak Panglima dan Bapak Kepala Staf ikut memastikan lingkungan TNI bersih dari politik praktis," tegasnya.

Soal seruan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Habib Syakur menilai hal itu wajar. Sebab memang tugas KASAD juga memastikan agar prajurit TNI aktif tetap menjaga integritasnya sebagai aparatur keamanan negara.

"Itu sudah jadi tanggung jawab beliau, beliau kan KSAD, jadi pastikan semua jajaran TNI AD kita netral, jangan ikut dukung mendukung capres, walau hati mereka punya preferensi tertentu, itu hak dia, tapi jangan diaktualisasi," tandasnya.

Lebih lanjut, Ulama asal Malang Raya ini juga berharap agar Pemilu 2024 bisa menjadi kegiatan pesta demokrasi yang bersih, jujur, adil dan berintegritas. Tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang bisa mengganggu iklim demokrasi di Indonesia.

"Harapannya tentu pemilu bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil. Semua komponen harus ikut memastikan itu, baik pemerintah, aparat keamanan, peserta pemilu dan masyarakatnya. Ini tanggung jawab kita semua," pungkas Habib Syakur. (*MBI)