Bandung , Media Budaya Indonesia.Com — Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divkum Polri) bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kajian Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) oleh Kepolisian", Kamis (19/6), di Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan institusi negara dalam menangani konflik agraria dan sumber daya alam secara adil dan berperspektif HAM.

FGD diikuti oleh 72 peserta yang terdiri dari personel Satbrimob, Satsabhara, penyidik Reskrimum dan Reskrimsus Polda Jawa Barat serta Polres jajaran, Kaur dan Paur HAM Subbidbankum Bidkum Polda Jabar, peneliti serta staf Komnas HAM, dan perwakilan dari Divkum Polri.

Kolaborasi ini juga melibatkan berbagai lembaga strategis, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, Komnas HAM, serta kalangan akademisi.

Empat narasumber utama hadir untuk membagikan perspektif lintas sektor mengenai penanganan konflik agraria dan SDA, di antaranya:

Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, memaparkan dinamika konflik agraria di Indonesia dari sisi akademik dan hukum.

Munafrizal Manan, S.S., S.Sos., LL.M., M.IP., M.Si., Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenkumham, menjelaskan pendekatan hak asasi manusia dalam penanganan konflik agraria.

Joko Subagyo, S.H., M.T., Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Ditjen Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, menyampaikan strategi kementerian dalam menyelesaikan konflik pertanahan secara administratif dan yuridis.

Dr. Uli Parulian Sihombing, S.H., M.H., Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, menyoroti peran penting kepolisian dalam menangani konflik agraria secara berkeadilan dan berperspektif HAM.

Diskusi dipandu oleh moderator dari Komnas HAM, Mufti Makarim, yang menjaga alur dan kedalaman pembahasan agar sesuai dengan tujuan forum.

Sejumlah pejabat tinggi turut menghadiri kegiatan ini, antara lain
BJP Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Karobankum Divkum Polri, Endang Sri Melani, Karo Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM, dan KBP Nurhadi Handayani, Kabidkum Polda Jawa Barat. 

Sambutan dari Kepala Divkum Polri dibacakan oleh Karobankum BJP Veris Septiansyah, yang menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan humanis dalam penegakan hukum terhadap konflik agraria.

FGD ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi antarlembaga. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi, kolaborasi, dan pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

(Bimo)