Jakarta, Media Budaya Indonesia.Com -  Isue santer terkait Mark up anggaran pengadaan alustsista di Kemenhan yang disampaikan oleh adik kandung Menhan Prabowo Subianto yakni Hasyim Djojohadikusumo, menjadi Hot topik di beberapa media baru - baru ini.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Ketua Umum Garda Nusantara Syahri Ramadhani Tarigan S.H M.H atau biasa disapa Armed, "saya mendukung upaya penindakan tegas dalam pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang terjadi, khususnya korupsi yang terjadi di Kemenhan, "ujar Armed, pada awak media, disampaikan melalui pesan WhatsApp pada 20 November 2023.

"Para pejabat terkait yang berwenang dalam proses pengadaan alustsista tersebut harus segera diperiksa, Terutama pejabat yang menyusun RAB Alustsista kemenhan, harus segera diperiksa dari hulu hingga hilir, sehingga aktor utama BEGAL uang Negara ini terungkap jelas, "terangnya.

Kami dari Garda Nusantara berdasarkan keterangan  Hasyim Djojohadikusumo di media massa terkait adanya indikasi dugaan mark up RAB alustsista di Kemenhan sangat mengapresiasi keberanian beliau untuk mengungkapkan ke publik, dan dengan ini akan mengambil sikap melaporkan praktik KKN ke institusi Penegak Hukum agar dapat ditindaklanjuti kebenarannya, sehingga tidak menjadi issue yang numpang lewat dan hilang tertiup angin lalu, "tandas Ari.

KPK serta institusi Penegak Hukum lainnya Baik Polri maupun kejaksaan Agung harus  merespon cepat atas  indikasi dugaan adanya kebocoran uang negara tersebut.

Syahri Ramadhani Tarigan S.H M.H selain sebagai Ketua Umum di Garda Nusantara, Ia juga sebagai Dewan Pebina di Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJ Indonesia) DPD DKI dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi dengan ketum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau biasa disapa Opan, nanti melalui Advokasi FWJ Indonesia dan Garda Nusantara akan berkolaborasi mengawal dugaan Korupsi di Kemenhan tersebut Hingga proses hukum sesuai kapasitas dan kewenangan sebagai agen sosial kontrol di wilayah hukum Indonesia.

Ditempat lain Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan selaku ketum FWJ Indonesia mengatakan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang diungkap adik kandung Menhan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, harus segera direspons oleh aparat penegak hukum.

"Harus diungkap, sebagai fungsi kontrol kami meyakini akan kebenaran fakta - fakta itu. Jika tidak ada sikap dari negara, maka publik akan bertanya-tanya kenapa aparat tidak memberi atensi atas pengungkapan dugaan korupsi itu. "Kata Opan di Jakarta.

Lebih rinci dia menyebut aparat negara punya kewajiban untuk menindaklanjuti pengungkapan dugaan korupsi karena sudah disampaikan ke publik. Terlebih yang diungkap berkaitan dengan pengadaan senjata yang melibatkan kementerian.

Menurut Opan sulit dikatakan jika dugaan korupsi ini hanya melibatkan satu pihak instansi saja. 

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo adik kandung Menhan sendiri bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level "gila".

Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Meski begitu, Hashim menegaskan, kakaknya Prabowo tahan akan godaan. Sang kakak kata Hashim selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.(FWJI/*NK)