Jakarta,  Media Budaya Indonesia.Com -Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperluas jaminan kerja dan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia, tanpa terkecuali. Upaya ini bertujuan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman, dan berkeadilan sosial.

Perlindungan tersebut diharapkan mencakup berbagai lapisan masyarakat pekerja, mulai dari buruh pabrik, petani, pengemudi ojek online, freelancer, asisten rumah tangga, hingga pekerja magang. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan sosial dan akses ketenagakerjaan yang layak.

“Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam bentuk pekerjaan apa pun. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan,” ujar perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas jangkauan perlindungan ketenagakerjaan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun sistem yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja dan tantangan sosial yang terus berkembang.

Selain itu, peningkatan literasi ketenagakerjaan dan akses terhadap program jaminan sosial menjadi bagian penting dari upaya mendorong kesejahteraan pekerja.

“Perlindungan tenaga kerja adalah investasi jangka panjang. Dengan pekerja yang terlindungi dan produktif, kita menciptakan masa depan dunia kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui kebijakan yang berpihak kepada semua kalangan pekerja, pemerintah berharap tercipta masa depan kerja yang inklusif, aman, dan produktif, serta mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah tantangan global.

(NK)