Jakarta, Media Budaya Indonesia.com - Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesekretariatan BPD ABUJAPI se-Indonesia pada 23–25 Oktober 2025 di Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi serta percepatan layanan perizinan bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), Jumat (24/10/2025). 

Ketua Umum BPP ABUJAPI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mewujudkan tertib administrasi, tertib keuangan, serta harmonisasi hubungan antara ABUJAPI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui Bimtek ini, para peserta yang merupakan Sekretaris Umum dan pengurus BPD ABUJAPI dari 46 daerah diberikan pembekalan mengenai pemahaman dan pengoperasian tiga sistem digital utama, yaitu Abujapi Online System (AOS), Bimas Online System (BOS), dan Online Single Submission (OSS).

Ketiga sistem tersebut dinilai menjadi kunci penanganan berbagai kendala teknis yang selama ini muncul dalam proses pengurusan Surat Tanda Anggota (STA ABUJAPI), Surat Rekomendasi Izin Operasional (SRIO), dan Surat Izin Operasional (SIO) BUJP.

Sejumlah narasumber dari instansi terkait turut hadir memberikan materi. Narasumber tersebut meliputi:

• Kementerian Investasi/BKPM, menyampaikan kebijakan terbaru Perizinan Berbasis Risiko dan tata laksana perizinan melalui OSS.
• Korbinmas Baharkam Polri dan Ditbinmas Polda Metro Jaya, memberikan penjelasan prosedur dan persyaratan penerbitan SRIO dan SIO.
• Tim Internal BPP ABUJAPI, memberikan pemahaman teknis terkait AOS dan BOS disertai simulasi praktik.

Selain pemaparan materi, acara juga menitikberatkan pada dialog dan tanya jawab terkait sejumlah kendala yang sering ditemui di lapangan. Beberapa isu yang dibahas antara lain:

1. Prosedur perubahan data pada STA ABUJAPI, SRIO, dan SIO.

2. Perbedaan biaya kunjungan dan audit BUJP di beberapa daerah.

3. Tahapan perbaikan data saat terjadi ketidaksesuaian dalam proses verifikasi.

4. Efisiensi layanan BKPM, termasuk lamanya antrean offline dan penerbitan SIO.

Melalui kegiatan ini, ABUJAPI berharap seluruh kesekretariatan di daerah memiliki pemahaman yang seragam mengenai proses keanggotaan dan perizinan digital. Harapannya, layanan terhadap BUJP menjadi lebih cepat, efektif, transparan, serta mendukung program transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah.

BPP ABUJAPI menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan dan kepastian perizinan menjadi faktor penting dalam memperkuat industri jasa pengamanan di Indonesia.

( BPP ABUJAPI)