Kabupaten Bekasi I Media Budaya Indonesia.Com - Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. DRG. Putih Sari bersama Mitra Kerja Komisi IX, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 
sosialisasi jaminan ketenagakerjaan , yang berlokasi di Gedung Serbaguna PGRI, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dua hari yang lalu, pada Kamis sore (23/2/2023). 

Pada kesempatan baik tersebut, Hj. Drg. Putih Sari  dalam sambutan awalnya menyampaikan bahwa dirinya merupakan Anggota Komisi IX DPR RI yang bergerak dibidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dan salah satu mitra kerja Komisi IX dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. 

Anggota legislatif tersebut juga menjelaskan bahwa BPJS dahulu diketahui masyarakat dengan nama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Namun saat ini berdasarkan Undang-Undang, dirubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kebetulan saya juga ikut dalam pembuatan Undang-Undang BPJS nya.  Memang amanah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, No. 40 Tahun 2024 yang mengatur bagaimana negara hadir dalam memberikan jaminan-jaminan sosial kepada masyarakat".

"Jaminan sosial ini ada 2 bentuk, yaitu Jaminan sosial kesehatan seperti KIS, yang merupakan salah satu produk negara terkait pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan".

"Yang selanjutnya adalah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Apa saja jaminan yang termasuk didalamnya? Yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Dan satu lagi, saat ini ada produk terbaru yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan pemutus hubungan kerja (PHK)," paparnya. 

"Hal ini dilakukan karena pemerintah sangat menyadari masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program-program jaminan ketenagakerjaan ini.  Makanya kami dari Komisi IX DPR RI terus mendorong BPJS /Jamsostek ini untuk bisa terus memasyarakatkan  program -program tersebut, " tandas Putih Sari. 

Selama ini, masih kata Anggota Legislatif dari FP-Gerindra Komisi IX, selama ini hanya sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki pekerjaan, bekerja di badan hukum, atau bekerja diperusahaan saja. 

Padahal diluar sana masih banyak jenis pekerjaan atau jenis profesi yang mandiri. Dimana mereka tidak berhimpun didalam suatu badan hukum, tetapi memiliki penghasilan. Contohnya pedagang, tukang ojek, para dokter yang memiliki praktek mandiri, petani, nelayan dan lain -lainnya.

Mereka tidak mempunyai bos, tidak memiliki atasan, tapi memiliki penghasilan. Sedangkan didalam setiap jenis pekerjaan itu mempunyai resiko pekerjaan yang sama. Dan bisa sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja, lanjut legislator tersebut. 

Makanya resiko-resiko dari jenis pekerjaan ini juga harus dilindungi. Inilah pentingnya atau gunanya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan tadi," ujarnya. 

Dalam paparan selanjutnya, Drg. Putih Sari menyarankan kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Apalagi yang notabenenya tulang punggung keluarga, agar bisa bekerja dengan aman, nyaman. 

"Walaupun kita semua tidak berharap terjadinya musibah. Namun kita juga harus antisipasi dengan setiap peristiwa . Karena kita tidak pernah tahu kapan dan dimana musibah itu terjadi, " tuturnya. 

BPJS Ketenagakerjaan ini menurut Putih Sari adalah bentuk jaringan pengamanan yang memang dihadirkan untuk melindungi seluruh pekerja ataupun pekerjaan dimanapun berada. 

Dan dalam hal ini masyarakat juga harus mengetahui bahwa dari setiap bentuk jaminan sosial ini ada premi yang harus dibayarkan, ujarnya. 

Kalau untuk mereka yang bekerja sebagai penerima upah, preminya diambil atau dipotong langsung dari perusahaan tempatnya bekerja sekian persen  disisihkan atau didaftarkan untuk jaminan-jaminan tersebut. 
Termasuk juga untuk mereka yang bukan penerima upah / non formal. Ada kalkulasi dari jaminan-jaminan sosial tersebut. 

"Sepengetahuan saya besarannya tidak lebih mahal dari harga rokok sebungkus. Premi ini dibayarkan hanya sebulan sekali. Namun manfaatnya sangat besar. Sudah banyak Penerima manfaat yang sudah memanfaatkan betul  program jaminan ketenagakerjaan ini".

"Untuk mereka yang terkena musibah, yang kecelakaan kerja, itu akan dijamin oengobatannya sampai sembuh," katanya lagi. 

"Mereka yang meninggal juga ada jaminan kematian. Yang dimulai dari pengurusan pemakaman, sampai ahli  warisnya mendapatkan santunan sampai kurang lebih 40 jutaan. Itu sangat bermanfaat bagi mereka yang ditinggalkan, apalagi ahli warisnya masih usia- usia sekolah, " jelasnya. 

Jadi hal-hal seperti, kami dari komisi IX DPR RI tentu ingin sekali masyarakat bisa memahami dan menyadari pentingnya jaminan ketenagakerjaan ini untuk benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, pungkasnya. 

Dan di akhir statementnya, DRG. Putih Sari kembali mengajak masyarakat yang hadir untuk segera mendaftarkan dirinya, baik secara individu maupun keluarga untuk bisa menjadi peserta dari BPJamsostek ini.

Senada, Hendrayanto selaku Ketua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang turut menguatkan pernyataan yang telah disampaikan oleh DRG. Putih Sari sebelumnya. 

"Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bu Dewan Putih Sari sudah sangat jelas. Bahwa ada 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan. Diantaranya jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan," ucapnya. 

" Tadi sempat disinggung juga oleh PLT. Kades Babelan Kota, bahwa BPJS ini ada dua bentuk yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,"

"Terkadang masyarakat kita suka keliru. Ketika sakit perut atau diare, datangnya ke BPJS ketenagakerjaan. Ketika terjadi resiko meninggal, justru bertanyanya ke BPJS kesehatan, " 

Ini yang musti diluruskan, agar masyarakat bisa lebih pandai dalam membedakannya. 
"Jadi BPJS ketenagakerjaan ini khusus memberikan perlindungan kepada resiko pekerjaan seperti meninggal dunia, meninggal kecelakaan kerja, termasuk ada jaminan hari tua, pensiun, dan ketika kehilangan pekerjaan, " jelas Hendrayanto. 

Menurut Hendrayanto, yang harus disyukuri adalah adanya kolaborasi antara BPJS ketenagakerjaan ini dengan Anggota DPR RI Komisi IX, khususnya Drg. Putih Sari yang perduli kepada masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada sebanyak 300 pekerja informal.

Lanjutnya, Tadi juga disebutkan oleh MC/ pembawa acara bahwa masyarakat yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini akan diberikan gratis pembayaran premi selama 3 bulan. 

Sementara untuk lebih diketahui oleh masyarakat, manfaat untuk program kematian yaitu kalau terjadi resiko meninggal dunia yang tidak ada kaitannya dengan kecelakaan kerja ,  misalnya sedang duduk lalu meninggal, atau terkena serangan jantung,  maka itu berhak mendapatkan santunan kematian sejumlah Rp. 42.000.000,00, ujar Hendrayanto menutup sambutannya. 

Terpisah, PLT. Kades Babelan Kota menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya  terkait adanya kegiatan sosialisasi jaminan ketenagakerjaan di Desa Babelan Kota ini. 

"BPJS itu hak warga. Ada SOP yang mengatur sebagai peserta tenaga kerja itu sudah wajib. Apalagi yang memiliki upah dipabrik-pabrik itu sudah wajib. 70 %s/d 75 % preminya dibayarkan oleh perusahaan, 20%s/d 25% itu dipotong dari upahnya per bulan, kata Supriyadi, saat memberikan keterangan persnya pada Jumat (24/2/2023). 

PLT. Kades Babelan Kota tersebut juga mengajak masyarakat dengan pekerja non upah juga untuk  ikut serta dalam BPJS ini. 

"Dengan mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS, maka warga akan mendapatkan jaminan-jaminan terkait resiko pekerjaan yang mereka hadapi. Dimana klaimnya sudah diatas Rp. 40.000.000,00," katanya menutup statementnya. 

Sementara itu, hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Farksi Partai Gerindra ( H. DRG. Putih Sari) , Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi-Cikarang (Hendrayanto) , PLT. Kepala Desa Babelan Kota (Supriyadi), Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bekasi (H. Darissalam), Anggota DPRD Kab. Bekasi Dapil IV (H. Bakti), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kadus/RT/RW setempat, dan seluruh undangan. (Ayu)