INDRAMAYU | Budaya Indonesia - Sejumlah massa mengatasnamakan Relawan Pendukung 04 yang sedianya melakukan aksi unjuk rasa sesuai yang diagendakannya secara resmi, batal turun ke jalan setelah pihak kepolisian mencegahnya demi tidak terjadi bentrokan dengan sekelompok massa tandingan yang tiba-tiba hadir di titik kumpul GOR Singalodra Sindang Indramayu, Pada Senin (10/10/2022).

Sekalipun sudah mengirimkan surat pemberitahuan perihal rencana dan muatan tuntutan dalam demonstrasinya, Korlap Relawan Pendukung 04 didesak petugas keamanan untuk mengurungkan niatan orasinya di depan kantor bupati dan diarahkan langsung ke ruang aspirasi DPRD Indramayu.

"Kami sudah pengalaman, sudah ratusan kali berdemo, tapi baru kali ini kami diperlakukan seperti ini!" cetus Hatta saat adu argumen dengan beberapa polisi.

Ratusan petugas keamanan gabungan tampak juga mengepung pintu keluar GOR Singalodra memaksa Demonntrans untuk bersama "menjaga kondusifitas".

Setelah melalui upaya negoisasi yang berlangsung tegang itu, akhirnya disepakati hanya beberapa peserta aksi yang kemudian diangkut mobil polisi untuk menemui dua wakil rakyat di DPRD.

"Innalillahi Wa innailaihi rojiuun. Demokrasi di Indramayu sudah mati," kata Hatta di depan dua wakil rakyat di ruang aspirasi. Ia juga menyesalkan logika penegak hukum yang justru tidak mengamankan massa tandingan yang menurutnya ilegal.

Sirojudin dan Amroni, keduanya mewakili DPRD Indramayu mencatat aspirasi beberapa perwakilan relawan Pendukung 04 yang mengemukakan kekecewannya terhadap kepemimpinan Nina - Lucky, termasuk terhadap fakta yang mereka hadapi di hari itu. Mereka menyatakan merasa "dijegal" haknya mengemukakan pendapat di muka umum.

H. Ali Wardana Kordinator Umum Aksi angkat bicara saat turut beraudensi di ruang aspirasi, mengungkapkan beberapa tuntutannya, yaitu mendorong digunakannya hak - hak pihak egislatif terhadap bupati, memperingatkan bupati yang dinilainya menabrak etika dan sumpah jabatan dengan kerapnya mendelegasikan tugas kepada Dirut PDAM seolah wakil bupati diatas kondisi disharmoni kepemimpinan Nina-Lucky.

Dan terkait hadiah atlit difabel yang ditarik lagi oleh pihak Pemda Indramayu juga disinggungnya pula dalam kesempatan tersebut.

Selain itu, Sholihin juga meminta DPRD memanggil Kapolres Indramayu atas dilarangnya relawan pendukung 04 turun aksi ke jalan.

"Dari (jaman) cindil abang, Kami dan Pak Hatta sebagai Aktivis, dan penetintahan dulu yang katanya otoriter tidak pernah ada yang seperti ini. Ada apa ini? Sholihin berpendapat terhadap massa tandingan yang menurutnya sekalipun berhak untuk berdemo tapi harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. "Jangan dibalik logikanya, kita yang ditahan, mereka yang dibiarkan. Oleh karena itu, kami tunggu dan kami siap berdialog dengan Kapolres Indramayu dengan catatan dipanggil DPRD. Ini sebagai bentuk amanat reformasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa aparat penegak hukum harus on the track dengan fungsinya. Jangan sampai terjadi Dwifungsi Polri berpihak ke penguasa," ungkapnya.

"Dalam konteks ini harus dibedakan, cukuplah Samboisasi ada di Jakarta, jangan di sini", pungkas Masdi salah satu kordinator lapangan massa aksi.
( Cp )