BANDUNG | Media Budaya Indonesia -
Oleh : Dede Farhan Aulawi ( Pemerhati Lingkungan ). Prinsip dasar setiap pemerintahan di negara manapun pasti ingin terus tumbuh dan berkembang melaksanakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas di masing – masing negara. Namun arah pembangunan itu sendiri tentu juga perlu diselaraskan dengan kepentingan dunia secara makro agar memiliki semangat sinergitas dalam menjaga kelestarian alam secara keseluruhan, maka munculah berbagai konsep seperti Green Economy dan Blue Economy. Konsep ini secara prinsip tentu mendukung keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan yang hijau dan berkelanjutan. Apalagi isu tersebut telah menjadi topik bahasan yang menarik di forum – forum internasional. 

Dengan demikian tentu menjadi hal yang penting dan urgen bagi Indonesia untuk memiliki sistem arsitektur pertumbuhan hijau berkelanjutan tersebut. Program – program terkait dengan hal ini tentu harus dikelompokkan atas prioritas jangka pendek, prioritas jangka menengah, dan prioritas jangka panjang. Perlu diketahui juga bahwa konsep green economy (ekonomi hijau) mulai  diperkenalkan oleh United Nation Environment Program (UNEP) pada tahun 2008. Jadi konsep ini sebenarnya sudah diperkenalkan cukupp lama. Hanya saja bagi sebagian orang mungkin masih terasa baru. Konsep dasarnya meliputi aspek-aspek seperti efektifitas dan efisiensi sumber daya alam, menciptakan produk yang hemat bahan baku yang mudah diperbarui, serta menggunakan peralatan yang tidak boros energi.

Penyelarasan pembangun secara keseluruhan ini perlu disosialisasikan secara proresif dan intensif, mengingat pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik akan berdampak pada kerusakan di lingkungan hidup. Lihat saja pembangunan infrastruktur yang masif, termasuk pembangunan perumahan dan pabrik – pabrik mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, dan terganggunya atau bahkan hilangnya habitat alam, baik hayati atau hewani.

Di samping konsep green economy, ada juga istilah blue economy yang muaranya memiliki orientasi yang sama untuk menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian alam dan juga mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran di alam, termasuk di laut dan wilayah perairan lainnya. Blue economy mencegah terjadinya limbah dari awal sedangkan green economy mengurangi pencemaran yang sudah ada. Oleh karenanya konsep green economy dan blue economy lahir karena kondisi lingkungan yang semakin menurun saat ini.

Bila green economy fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diiringi dengan penurunan risiko kerusakan lingkungan, sedangkan blue economy lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan. Menurut Bank Dunia, ekonomi biru merupakan konsep pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Prinsipnya Blue Economy bukan hanya environmental friendly, tapi multiple cash flow artinya ada keuntungan berlipat secara ekonomi karena limbah bisa jadi nilai ekonomi untuk menghasilkan produk lain, selain itu Blue Economy harus dapat memperdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja (sosial inklusif).

Dari berbagai terminologi tersebut, lahir sebuah gagasan yang disebut dengan Green Strategy, yaitu suatu strategi kebijakan bisnis yang selalu memperhatikan aspek perlindungan dan pembangunan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta ditunjang suatu sikap “Commitment, Involvement, dan Leadership” yang nyata dalam setiap tingkatan dan tindakan organisasi. Jadi Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan kesetaraan sosial  masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan . 

Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan segala aktivitas perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap  lingkungan , hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau ini, pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada UNFCC COP 23. Inisiatif PRK bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan, misalnya target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukungnya ke dalam kerangka perencanaan pembangunan.
( Cp )