Pengurus Lingkungan Kelapa Gading Barat Minta Kepolisian Tindaklanjuti Dugaan Penyerobotan Lahan
- Redaksi
- Rabu, 18 November 2026 16:37
- 342 Lihat
- Nasional
JAKARTA, Pengurus RT 001/RW 022 Kelurahan Kelapa Gading Barat bersama tim kuasa hukum mendatangi Mapolres Metro Jakarta Utara, Rabu (18/11/2026).Kedatangan mereka untuk menyampaikan pengaduan sekaligus meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan penyerobotan lahan dan intimidasi yang dinilai telah mengganggu ketenteraman warga.
Rombongan yang terdiri atas Ketua RT 001 Nani Suryani Aritonang, Ketua RW 022 Sukri M. Ali, serta tim kuasa hukum dari TFM Law Office & Partners tersebut diterima Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Timur Tri Prasetya, S.E.
Pertemuan tersebut dilatarbelakangi keresahan warga menyusul sejumlah keributan dan keberadaan orang-orang yang tidak dikenal di bangunan yang berdiri di atas lahan yang saat ini masih menjadi objek sengketa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Dalam pertemuan itu, Nani menyampaikan dugaan intimidasi yang dialaminya selama menjalankan tugas sebagai Ketua RT. Salah satu kejadian yang disampaikan adalah pintu rumahnya yang disebut pernah digembok oleh pihak yang diduga berkaitan dengan salah satu pihak dalam sengketa tersebut.
Pengurus RT dan RW berharap kepolisian dapat mengambil langkah preventif guna menjaga keamanan lingkungan.Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan terhadap pihak-pihak yang berada di lokasi sengketa untuk mengantisipasi potensi konflik antarwarga.
Sementara itu, kuasa hukum pihak penggugat sekaligus pelapor, Elisabeth Siahaan, S.Pd., yakni Timbul Fransisco Malau, S.H., CPLA., CPML., meminta agar persoalan tersebut ditangani secara profesional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Timbul juga mengingatkan agar persoalan sengketa lahan tidak dikaitkan dengan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurut dia, pendampingan yang dilakukannya merupakan bagian dari tugas profesinya sebagai advokat.
Jangan pernah menarik persoalan hukum ini ke ranah SARA. Saya hadir sebagai advokat untuk mendampingi dan memperjuangkan hak hukum klien berdasarkan bukti-bukti yang ada.Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan provokasi atau membawa identitas kelompok tertentu,” ujar Timbul di Mapolres Metro Jakarta Utara.
Lebih lanjut, pihak kuasa hukum meminta penyidik Unit Harta Benda (Harda) Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memberikan kepastian terkait perkembangan laporan polisi yang telah disampaikan.
Menurut Timbul Fransisco Malau penanganan perkara secara profesional dan transparan diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan serta tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.Pihak pengurus lingkungan dan kuasa hukum juga berharap aparat kepolisian dapat mengambil langkah pengamanan sesuai kewenangan dan prosedur hukum, sehingga tidak terjadi tindakan main hakim sendiri maupun konflik horizontal.
Mereka menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, baik dalam penanganan laporan pidana maupun gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Kami berharap ada tindak lanjut yang sesuai ketentuan hukum. Tujuan utama kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta memastikan seluruh persoalan diselesaikan melalui jalur hukum,” tutup Timbul Fransisco Malau.
NK